Tag: DPRD

TERASKATAKALTIM.COM – Anggota DPRD Kota Bontang, Rusli turut mendampingi penyerahan bantuan mesin pencacah rumput atau pakan ternak kepada Kelompok Tani di Nyerakat,

TERASKATAKALTIM.com – Keputusan belajar tatap muka diatur berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Kesehatan, dan

TERASKATAKALTIM.COM – Anggota DPRD Kota Bontang, Rusli mendukung penuh pemerintah untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang rencananya akan digelar

TERASKATAKALTIM.com – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad meminta agar santunan kematian bagi masyarakat tidak dihentikan. Hal itu diungkapkan dalam rapat

TERASKATAKALTIM.COM – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mendorong agar pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) dapat dilakukan paling lambat di APBD perubahan.

TERASKATAKALTIM.COM – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menganggap Proyek peninggian median jalan yang saat ini dilakukan dibeberapa titik sebagai sebuah

TERASKAKATAKLTIM.COM – Kondisi pelabuhan Loktuan yang terlihat kotor dan kumuh, mendapat sorotan dari legislatif. Anggota Komisi lll DPRD Bontang Astuti menuturkan, sampah

TERASKATAKALTIM.COM – Komisi III DPRD Bontang melakukan rapat kerja, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana Daerah, Selasa (15/06/2021).

TERASKATAKALTIM.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan penghargaan Green Leadership kepada Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam. Penghargaan yang

TERASKATAKALTIM.COM – Wakil Ketua Komisi lll DPRD Bontang, Abdul Malik menanggapi wacana revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 56 Tahun 2015 tentang

TERASKATAKALTIM.com – Penataan menara telekomunikasi di Bontang diseriusi DPRD Bontang. Pasalnya, menara tower disebut terus bertambah dan menjamur. Berdasarkan inisiatif dewan, Rancangan

TERASKATAKALTIM.COM – Rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pendidikan, menuai komentar dari DPRD Bontang. Kebijakan itu dianggap memberatkan masyarakat. “Tidak dibebankan