TERASKATAKALTIM.COM – Guna memaksimalkan waktu, kerja Panitia Khusus (Pansus) hasil Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, dibagi dalam tiga tim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyampaikan, 16 orang anggota Pansus ditambah dengan unsur pimpinan, monitoring LKPJ dibagi penugasan perwilayah.
Satu tim melaksanakan monitoring di wilayah Kutim, Berau dan Bontang. Kemudian Wilayah Samarinda Kukar. Satu tim lagi yang monitoring pelaksanaan kegiatan di PPU, Paser, Balikpapan.
“Karena memang pansus ini dibentuk untuk telaah terkait laporan pertanggungjawaban tersebut,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, semua LKPJ Pemerintah Provinsi Kaltim yang disampaikan harus ditelaah kebenarannya. Olehnya itu, pihaknya juga terus melakukan verifikasi lapangan. Mereka hanya punya waktu 30 hari sejak dibentuk akhir Maret lalu.
“Maka kita harus kunjungan kelapangan, verifikasi, benar gak ini dibangun, benar gak APBD ini terlaksana,” katanya
Contohnya, ujar Samsun, seperti kunjungan kerja yang dilakukan beberapa hari ini. Salah satunya di pembangunan SPN Polda Kaltim yang ada di Desa Margahayu, Jonggon, Kukar. Dalam proses pembangunan menggunakan APBD Kaltim sekitar Rp 30 miliar.
“Seperti itu yang kita pastikan, benar gak, bagaimana hasilnya dari anggaran segitu,” ujarnya (*)
Komentar