oleh

Penanganan Jalan Provinsi dan Nasional, Dewan Harap DPUPR dan Pera Punya Terobosan

TERASKATAKALTIM.COM – Komisi III DPRD Kaltim, menggelar rapat bersama DPUPR & Pera, Selasa (16/02/2021).

Rapat tersebut membahas terkait rencana alokasi anggaran Dinas PUPR dan Pera tahun 2021. Yang mana memperoleh alokasi anggaran total Rp1,5 Triliun. Alokasi terbesar senilai Rp681,5 miliar untuk kegiatan bidang Bina Marga.

Dari anggaran Bidang Bina Marga yang terbesar untuk membiayai program rekonstruksi jalan lebih dari Rp512 miliar. Ada pula Dana Alokasi Khusus (DAK) totalnya Rp120 miliar lebih.

Alokasi lainnya, untuk program pembangunan jalan Rp69 miliar, pembangunan jembatan Rp24 miliar. Selebihnya, penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengembangan jaringan jalan senilai Rp18 miliar.

Berikutnya, pembebasan lahan atau tanah untuk penyelenggaraan jalan Rp30 miliar, survey kondisi jalan atau jembatan Rp1,9 miliar, serta pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau jembatan Rp26 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri menyarankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR & Pera) yang baru agar memiliki terobosan terkini.

Apalagi selama ini, kata dia, setiap tahunya selalu ada pemeliharaan juga rekonstruksi jalan. Tetapi itu berjalan tidak Maksimal.

“Sehingga jalan-jalan provinsi itu statusnya tidak mantap, sehingga kita minta tadi statusnya dimantapkan,” kata Sarkowi.

Terkait pengangaran, dia mengatakan kalau Kaltim selalu mengalami kendala. Anggaran seringkali tidak mencukupi. Olehnya itu, dia menyarankan agar Kepala Dinas bisa berjuang melalui APBN.

“Jadi kepala PU yang baru ini diharapkan punya terobosan, punya jaringan supaya bisa komunikasi dengan kementerian di pusat supaya anggaran APBN bisa masuk di Kaltim,” tuturnya.

Selain jalan provinsi, Sarkowi juga menyinggung jalan nasional. Menurutnya, itu juga perlu dikomunikasikan dengan pihak Balai Kementerian. Agar jalan nasional di Kaltim juga mulus.

Dia mencontohkan seperti jalan nasional yang ada di Kalsel, menurut politisi partai Golkar ini karena disana terakomodir dengan baik oleh kementerian.

“Tapi knapa di Kaltim jalan nasional kok bayak yang rusak?,” tanya Sarkowi.

“Nah ini kan perlu, dalam hal ini sebagai pemilik wilayah, statusnya memang jalan nasional tetapi lokasinya ada di Kaltim, yang merasakan juga masyarakat Kaltim sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pihak kementerian bahkan dengan komisi V DPR RI supaya anggaran ke kita itu, program ke kita juga lebih banyak,” jelasnya. (*)

Komentar

Berita Terkait