oleh

Dewan Minta Diskominfo Integrasikan Semua Data dalam Satu Titik

TERASKATAKALTIM.COM – DPRD Kaltim meminta agar bagaimana semua data dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD) harusnya lebih terintegrasi di satu titik.

Hal tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim dalam rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Selasa (06/04/2021).

Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim, Rusman Ya’qub mengungkapkan, sejumlah OPD tersebut dipanggil berkaitan dengan misi kelima Gubernur. Yakni berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Menurutnya, dengan adanya sistem Big data, yang merupakan data dalam jumlah sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah dan dianalisis agar menghasilkan informasi bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan.

“Diskominfo Kaltim harus bisa mengejarnya,” ungkap Rusman.

Dalam artian selama ini tentang data penduduk atau pembangunan Kaltim itu ada di mana-mana. Maksudnya, semua OPD itu punya data sendiri. Akhirnya apa yang terjadi, data yang lain dan satu itu saling tabrakan.

Rusman memberikan salah satu contoh kasus yang paling mendasar yaitu terkait bantuan sosial dampak Covid-19. Selama dua bulan berlangsung, tidak selesai verifikasi dan validasi datanya.

“Padahal Dinas Sosial (Dinsos) sudah ada data penerima bansos, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Disperindagkop sudah ada datanya juga. Begitu disandingkan malah kebingungan sendiri, akhirnya validasi dan verifikasi memakan waktu,” ucapnya.

Padahal sistemnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Logikanya, jika sudah terekam di NIK itu kan seharusnya seluruh data sudah klop.

“Namun di kita tidak, namanya NIK doang tapi masih bisa begitu. Ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pendataan kita,” terangnya.

Oleh sebab itu, ke depannya harus ada sistem big data. Dengan satu syarat harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini. Sedangkan yang lain sifatnya hanya mensupport berdasarkan teknis dan spesifikasi.

Contohnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan menginput dan mendata masyarakat dengan nama, NIK, domisili, jenis kelamin dan lainnya. Nantinya, data ini akan dikirim ke masing-masing dinas terkait dengan teknisnya.

Misalnya di Dinas Ketenagakerjaan akan menginput pekerjaan seseorang dan lainnya, jadi bukan Diskominfo yang mengurusi. Nanti masuk lagi ke Dinas Pendidikan (Disdik), mereka yang menginput data terkait pendidikan orang ini.

“Setelah itu dikirim ke big data, terakhir updating data. Jadi tidak perlu lagi updating data ada di instansi-instansi, melainkan kembali ke induknya,” ujarnya.

Lanjutnya, ketika ingin melihat data seseorang tinggal klik dan semuanya sudah terlihat. Jadi setiap dinas itu melengkapi data secara teknis.

“Namun hingga saat ini di kita belum seperti itu, akhirnya kadang-kadang nama yang sama bisa tabrakan. Di sini muncul, eh di sana belum tentu namanya ada,” katanya kepada media ini. (*)

Komentar

Berita Terkait