TERASKATAKALTIM.com – Pemerintah berwacana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke beberapa sembako dan pendidikan.
Wacana kenaikan tarif PPN tersebut rupanya mendapat respon dari sejumlah pihak. Tak terkecuali Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Ia menilai rencana tersebut berbahaya, sebab menambah beban bagi masyarakat.
“Kalau itu dinaikan tanpa melihat kondisi yang ada. Nanti perekonomian bangsa juga bisa prematur dan tidak berkaeadilan,” katanya, Kamis (17/06/2021).
Politikus NasDem itu mengatakan, niat pemerintah untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19 sudah tepat. Sebab, di tengah situasi ini pelemahan ekonomi akibat pandemi sangat berdampak.
Meski begitu, BW -sapaan akrabnya- pemerintah harusnya mengambil langkah lain dalam pemulihan ekonomi bangsa ini.
“Tapi kan bisa dengan cara lain. tidak mesti seperti itu. Malah bisa menambah beban rakyat kecil karena bersentuhan langsung dengan mereka,” katanya.
Sementara pada sektor pendidikan, ujar BW, sesuai salah satu amanah UU bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan bangsa.
“Jika pendidikan juga dikenakan pajak, kasihan rakay kecil, sementara amanah UU adalah mencerdasakan anak bangsa. Tidak dikenakan pajak saja kita butuh nutrisi, bagaimana jika dikenakan pajak,” ujarnya.
Olehnya itu, Ia berharap agar pemerintah bisa menahan rencana kebijakan tersebut. “Kalau bisa itu ditahan dulu. Jngan sampai pemerintah tidak bisa menahan laju inflasi,” harapnya. (*)
Komentar