oleh

Pemkot Bontang Launching Portal Satu Data dan Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik

TERASKATAKALTIM.COM – Program layanan portal satu data dan tanda tangan elektronik resmi di launching Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Senin (21/02/2022).

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Diskominfo Bontang Dasuki menjelaskan, program layanan ini merupakan bentuk implementasi dalam memperbaiki sistem dan tata kelola berbasis satu data di lingkup Pemerintahan Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.


“Nanti semua data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terpusat dalam satu website milik pemerintah di data.bontangkota.go.id.,” ujarnya kepada media di Pendopo Rumah Jabatan Jalan Awang Long, Bontang Utara, Senin (21/02/2022)

Semua OPD nantinya diwajibkan memenuhi standar prinsip dalam “Forum Satu Data” sebagai wadah memudahkan koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan satu data di tingkat daerah. Mulai dari standar data, menggunakan kode referensi dan data induk, serta memenuhi kaidah interoperabilitas data.

“Forum Satu Data ini juga akan mengatur tahap pencanangan, identifikasi, tahap pengumpulan sampai ke pemeriksaan data,” bebernya.

Selain itu, layanan tanda tangan elektronik juga mulai diterapkan pemerintah di setiap OPD. Nantinya, setiap kepala instansi akan diberikan kode autentikasi untuk setiap satu tanda tangan.

Ini bertujuan untuk mempermudah dan menjamin keamanan dalam setiap kegiatan di lingkup pemerintah tidak mudah di palsukan. Karena penerapan tanda tangan ini menggunakan teknologi persandian atau kriptografi dan algoritma enkripsi asimetrik.

“Dokumen seperti Perda ataupun berkas adminstrasi lainnya nanti sudah tidak dicetak menggunakan kertas tapi diganti menjadi dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik juga. Jadi tidak mudah dipalsukan dan legalitasnya sudah dijamin oleh pusat,” timpalnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati mengatakan, penerapan program ini dinilai sangat membantu dalam mengurangi penggunaan kertas. Selain itu juga dapat menghemat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di pemerintahan.

“Dengan layanan ini kemungkinan penggunaan kertas nantinya cuma 20 persen, itu tentu bisa hemat anggaran,” katanya. (Yayuk)

Komentar

Berita Terkait