oleh

Pemkot Diminta Siapkan Anggaran Pembangunan Uji KIR di 2022

TERASKATAKALTIM.com – Anggota DPRD Bontang, Faisal mendesak agar pembangunan gedung uji kendaraan bermotor atau kir segera dilakukan.

Olehnya itu, Ia meminta pemerintah agar menyiapkan pos anggaran di tahun 2022 mendatang.

Menurut Anggota Komisi III itu, sejak Dishub menutup layanan kir Januari 2021 lalu, bukan cuma publik dirugikan, Pemkot Bontang juga. Dijelaskan Faisal, sejak layanan kir ditutup, publik mengeluh karena kepengurusan kini harus dilakukan di Samarinda.

Keluhan mereka jelas, sebab dengan mengurus kir ke luar kota praktis mereka harus kelurkan ongkos lebih. Bila perjalanan mulus, sudah pasti publik mesti keluarkan ongkos makan dan biaya bahan bakar.

Tapi bila perjalanan tak mulus, terlebih belakangan jalan poros Samarinda-Bontang kerap macet, biaya penginapan masuk item tambahan pengeluaran.

“Bayangkan itu. Membengkak biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk urus kir. Kasihan mereka kalau begini terus,” tegas Faisal kala Komisi III rapat bersama Dishub, Bapelitbang, Sekretariat Daerah (Setda) Bontang di sekretariat dewan, Selasa (13/04/2021) siang.

Penutupan layanan kir ini juga merugikan Pemkot Bontang. Layanan kir ditutup praktis sumber pendapatan daerah (PAD) melayang. Padahal saban tahunnya, ada sekitar 6.600 kendaraan yang dulunya urus kir di Bontang. Biaya urus kir Rp 80 ribu per kendaraan. Demikian, sebanyak Rp 528 juta per tahun lepas dari Bontang karena layanan kir ditutup.

“Susah-susah cari pundi PAD. Giliran yang ada di depan mata, malah dibiarkan lepas,” ujarnya kesal.

Sebabnya, dia minta pemerintah fokus anggarkan untuk pembangunan layanan dan fasilitas kir yang tersertifikasi Kemenhub RI. Dalih Bapelitbang, kas daerah sangat terbatas untuk itu. Ditambah pembangunan layanan kir tak masuk prioritas pemerintahan Basri-Najirah, menurut Faisal tidak boleh jadi alasan.

Pemerintah harus upayakan. Harus kreatif mencari sumber dana. Sebab ini menyangkut pelayanan publik.

“Akan saya pelototin juga di Banggar. Bapelitbang ini koordinator pembangunan. Tidak boleh ada asalan itu. Pemenuhan janji politik wali kota selanjutnya memang penting. Tapi ini juga tak kalah penting,” tegasnya. (*)

Komentar

Berita Terkait