oleh

Agus Haris Sebut Realisasi Anggaran 2020 Perlu Ditingkatkan

TERASKATAKALTIM.com – Realisasi pelaksanaan APBD 2020, merupakan tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup aspek APBD.

Berdasarkan laporan 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, pada sisi pendapatan daerah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,374,543,490,116,38, realisasi sebesar Rp1,512,667,488,037,66 atau 110,05 persen.

Sementara belanja daerah, realisasi anggaran sebesar Rp1,438,249,346,693,79 atau 92,43 persen dari rencana anggaran senilai Rp1,556,121,460,870,00.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyebut, realisasi penggunaan anggaran 2020 masih perlu ditingkatkan.

“Perlu ditingkatkan, karena masih jauh tertinggal. Contohnya air bersih, sangat susah untuk didapatkan masyarakat pesisir,” ungkapnya usai mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang TA 2020, di Pendopo, Selasa (09/03/2021).

Agus Haris menilai, kondisi masyarakat, terutama di kawasan pesisir bertolak belakang dengan visi misi pemkot. Dimana salah satu visi misinya ialah menjadikan Bontang sebagai kota Maritim, berkebudayaan industri dan tumpuannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Bahkan, Politikus Gerinda itu menyampaikan, bahwa dari segi pendidikan, pendapatan, dan jangkauan pelayanan, masyarakat pesisir juga tertinggal.

“Pemerintah tak boleh menutup mata. Sebab, peran para nelayan maupun warga pesisir dinilai sangat besar bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari,” katanya.

Dari sektor ketenagakerjaan, Agus Haris mendorong dengan adanya LKPJ, pemerintah bisa membenahi kekurangan yang ada.

“Misalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang saat ini terbentur minimnya anggaran,” tandasnya. (*)

Komentar

Berita Terkait