TERASKATAKALTIM.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di beberapa daerah di Provinsi Kaltim.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun kepada wartawan baru-baru ini. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Tetapi kata Samsun, itu bukan alasan.
Pembentukan DOB menurutnya masih dilakukan dengan terlebih dahulu diusulkan ke pemerintah daerah. Jika memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, pengajuan DOB pun bisa disetujui oleh pemerintah daerah. Setelah proses di tingkat daerah selesai barulah menunggu keputusan dari pemerintah pusat, untuk menarik moratorium pemekaran daerah.
“Sejauh ini karena ada moratorium, di mana ada masa evaluasi terhadap DOB. Bagaimana dengan kabupaten kota induknya, provinsi aman atau tidak. Kan ada evaluasi. Nanti kita lihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin pemerintah pusat pasti akan setuju,” terang Samsun.
Terciptanya DOB kata dia, akan berdampak baik untuk sejumlah daerah yang ingin melakukan pemekaran. Selain dari sisi pembangunan, ekonomi juga termasuk. Beberapa contoh DOB yang sudah dilakukan sejumlah daerah di Kaltim, yakni Bontang, Kutim, PPU, Kukar, Kubar, dan Mahulu. Pemekaran itu, dinyatakan berhasil. Secara umum, DOB di Kaltim dianggap berhasil.
Bisa dilihat dari daerah induk yang tetap jalan dan daerah pemekaran juga jalan. Menurut politisi dari Fraksi PDIP itu, justru ada percepatan pembangunan. Sebab disertai dekonsentrasi massa.
“Saya yakin kalau DOB di Kaltim pasti berhasil. Mana yang tidak berhasil? Mulai dari pemekaran Bontang, Kutim, PPU juga Kukar sendiri terbelah jadi Kubar. Itu berhasil juga dan melahirkan Mahulu,” tambahnya.
Evaluasi DOB di Kaltim, kata Samsun, seharusnya sudah cukup dilakukan. Menurutnya, daerah induk tak menjadi lebih kecil dari daerah pemekaran.
“Dikarenakan mobilisasi jumlah penduduk yang tersebar akan menumbuhkan sumber perekonomian baru. Dan ini bisa menjadi magnet dan spot ekonomi baru,” tambah Samsun lagi.
Terdapat banyak faktor di balik adanya wacana DOB di sejumlah daerah di Benua Etam. Salah satunya perihal geografis sebab letak kabupaten atau kota yang cukup luas. Termasuk mengenai dugaan DOB yang merupakan langkah politis.
“Saya lihat di Kaltim ini terjadi pemekaran karena latar belakang yang disampaikan masyarakat. Seperti masalah geografis, keterisolasian. Sehingga ketika terjadi DOB akan ada keterbukaan akses, maka sektor ekonomi tergali,” jelas Samsun lagi.
DOB terus didorong di Kaltim karena letak geografis yang terlalu jauh. Sehingga masyarakat harus menghadapi kendala waktu dan jarak dalam hal pelayanan administrasi dari pemerintah. Tak dapat dimungkiri bahwa permasalahan DOB di masing-masing daerah mempunyai permasalahan berbeda. Contohnya jarak, jumlah penduduk, jarak, dan peluang ekonomi.
“Walau tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan kekuasaan untuk mendorong DOB. Karena tidak terakomodasi di dalam 1 kabupaten, jadi mencari lahan baru. Ini bisa jadi ada unsur seperti itu,” pungkas Samsun. (*)
Komentar