Pada 11 November 2024, sebuah diskusi komprehensif mengenai prospek dan tantangan yang dihadapi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diadakan di Universitas Paramadina. Acara ini diselenggarakan secara daring oleh The Lead Institute, Universitas Paramadina, Yayasan MaHa Indonesia, dan Pratita Foundation, dengan fokus pada isu-isu utama seperti demokrasi, diplomasi, dan kerukunan umat beragama, serta arah pemerintahan Indonesia di tahun-tahun mendatang.
Diskusi dibuka oleh Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, yang menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintahan baru, khususnya dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Salah satu kekhawatiran utama yang dibahas adalah koalisi politik luas yang dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, yang melibatkan banyak partai politik.
Di bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi tantangan besar, terutama dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dinilai banyak pihak hampir mustahil tercapai mengingat kondisi ekonomi global dan domestik saat ini.
Dr. phil, Suratno Muchoeri (Chairman of The Lead Institute) dalam sambutannya menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia optimis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan 76% yakin akan stabilitas politik, 74% optimis terhadap penegakan hukum, dan 72% percaya pada pertumbuhan ekonomi. Optimisme ini dipengaruhi oleh transisi dari pemerintahan sebelumnya dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Prof. Andreas Ufen, Privatdozent di Universität Hamburg, memberikan paparan mengenai tren autokratisasi di Asia Tenggara dan ketahanan demokrasi di Indonesia. Ufen menekankan bahwa meskipun Indonesia menunjukkan ketahanan demokrasi melalui keseimbangan lembaga yang kuat, masyarakat sipil yang aktif, dan keragaman politik yang ada, koalisi besar yang terbentuk di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran berpotensi menghambat proses demokratisasi lebih lanjut dan mengurangi ruang untuk check and balance dalam pemerintahan.
Dr. Irine Hiraswari Gayatri, Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, membahas diplomasi Indonesia yang sedang mengalami transformasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Dr. Gayatri, fokus utama diplomasi luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan aliansi strategis.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN serta memperluas pengaruh global dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan kesehatan. Indonesia juga berusaha menjaga hubungan strategis dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, serta berkomitmen pada sentralitas ASEAN dan diplomasi aktif untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia.” Katanya.
Dr. M. Adib Abdushomad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, menyoroti komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempromosikan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Dr. Abdushomad menjelaskan berbagai inisiatif seperti program Asta Cita yang berfokus pada ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
“Kebijakan pemerintah seperti Perpres No. 58 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Program-program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis baik di tingkat nasional maupun internasional.” Pungkasnya.
Komentar