TERASKATA.COM, BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan nasib tenaga honorer bergantung pada sikap pemerintah daerah dalam mengelola APBD.
Menurutnya pemerintah perlu segera bersikap merubah nomenklatur belanja untuk pegawai di batang tubuh APBD. Dari belanja barang dan jasa menjadi belanja langsung.
Perubahan ini diperlukan agar pegawai honorer bisa memenuhi syarat untuk ikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut merujuk pada warkat terbaru MenPAN-RB MenPAN-RB Nomor B/15II/M.SM.01.00/2022, yang mana didalamnya diterangkan, syarat pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yakni biaya gaji mereka bersumber dari belanja langsung.
Perubahan ini diperlukan agar pegawai honorer bisa memenuhi syarat untuk ikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Jika ingin menyelamatkan tenaga honorer kita,” ucapnya kepada awak media, kemarin.
Menurutnya, perubahan itu mesti dilakukan sekarang, berhubung APBD 2023 tengah disusun.
“Jangan menunggu tahun depan, baru diusulkan, takutnya terlambat,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang Aji Erlynawati mengaku telah mempertimbangkan berbagi opsi yang potensial dilalui untuk menyelamatkan tenaga honorer ini. Termasuk penggajian lewat pos anggaran belanja langsung.
Pasalnya ada syarat lain dalam SE Menpan RB tersebut. Misalnya kualifikasi usia dan jenjang pendidikan. Selain itu berapa jumlah yang pasti yang dari honorer ke PPPK sampai saat ini belum ditentukan.
Maka langkah yang saat ini dilakukan adalah pendataan jumlah tenaga honorer yang memiliki kualifikasi ideal untuk diangkat menjadi PPPK.
Misalnya, honorer yang sudah mengabdi selama 5 tahun. Kemudian, jenjang pendidikan minimal yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja Instansi Pemerintah Daerah.
“Kita masih membahas dulu apakah akan diproses tahun ini atau di 2023. Belum bisa memastikan meletakkan satu pos anggaran ketika belum ada kepastian yang jelas,” ucapnya.
Komentar